[ 2026-07-21 ]
Wujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, DPRD Dorong Kajian Komprehensif PSEL
Kota Pekalongan – DPRD Kota Pekalongan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan program penanganan sampah berjalan optimal dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, aspek lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Mabrur, usai audiensi bersama Pemerintah Kota Pekalongan, Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Sarana Islam (YP2SI) Al-Ummah, serta Komunitas Peduli Kali Lodji (KPKL) di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Senin (13/7/2026).
Mabrur mengungkapkan bahwa berbagai masukan yang disampaikan peserta audiensi menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah dalam merealisasikan program strategis tersebut. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan tentu memiliki dampak positif maupun tantangan yang harus diantisipasi sejak awal.
"Masukan dari Yayasan Al-Ummah maupun KPKL sangat baik sebagai bahan pertimbangan pemerintah. Prinsipnya, dampak negatif harus dapat diminimalkan sehingga manfaat program ini benar-benar lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, Yayasan Al-Ummah mengusulkan adanya kaji ulang terhadap lokasi pembangunan PSEL dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial masyarakat di sekitar kawasan. Sementara itu, KPKL mendorong penguatan pengelolaan sampah dari hulu melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan regulasi, serta optimalisasi fasilitas seperti TPS3R dan bank sampah.
Menurut Mabrur, hingga saat ini DPRD belum memberikan rekomendasi resmi karena pembahasan proyek tersebut belum masuk ke tahapan legislatif. Namun demikian, Komisi B akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penyaluran masukan.
"Yang jelas kami akan menyampaikan kepada eksekutif bahwa ada beberapa hal yang menurut masyarakat perlu dipertimbangkan. Kami mendorong agar dilakukan kajian ulang sehingga keputusan yang diambil nantinya benar-benar matang," tegasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Sugiyo, menjelaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan darurat sampah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Kota Pekalongan menghasilkan sekitar 140 hingga 150 ton sampah setiap hari, sehingga dibutuhkan solusi yang berkelanjutan.
"Pemerintah tetap mengoptimalkan pengurangan sampah dari sumber melalui pemilahan, TPS3R, dan berbagai fasilitas pengelolaan lainnya. Di sisi lain, pembangunan PSEL dirancang sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah regional yang melibatkan Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang,"beber Sugiyo.
Sugiyo menambahkan, seluruh proses masih berada pada tahap perencanaan dan akan terus memperhatikan ketentuan yang berlaku serta berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya, pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang efektif, aman, dan berwawasan lingkungan.
Dalam audiensi tersebut, Ketua YP2SI Al-Ummah, Arif Prabowo, maupun perwakilan KPKL, Titik, turut menyampaikan pandangan dan usulan terkait rencana pembangunan PSEL. Keduanya berharap pemerintah mempertimbangkan secara menyeluruh aspek tata ruang, lingkungan, serta penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif sebagai bentuk sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan bagi Kota Pekalongan.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
