[ 2026-07-16 ]
Luncurkan Tiga Inovasi Digital, Pemkot Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan Publik
Kota Pekalongan– Pemerintah Kota Pekalongan terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pengembangan inovasi berbasis digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran tiga inovasi yang diinisiasi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekalongan, berlangsung di ruang Buketan, Kantor Setda, Jumat (26/6/2026).
Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid mengatakan, ketiga inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan sekaligus memperkuat sistem administrasi pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Wali Kota Aaf menjelaskan inovasi dari Bagian Pemerintahan sudah langsung dipraktikkan melalui kerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Semarang yang dilakukan bersamaan kegiatan tersebut. Sementara inovasi dari Bagian Hukum dan Bagian Kesra lahir dari kebutuhan akan digitalisasi dokumen, sehingga penyimpanan data tidak lagi bergantung pada arsip fisik yang rentan rusak atau hilang.
"Yang terpenting, inovasi ini dapat terimplementasi dan terinformasikan kepada masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan," jelasnya.
Ia menambahkan, implementasi inovasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam meningkatkan budaya inovasi daerah, termasuk mendukung penilaian Innovative Government Award (IGA).
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda, Slamet Budiyanto mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
"Inovasi yang dikembangkan berlandaskan pada prinsip transparansi, aksesibilitas, dan orientasi pelayanan," ungkapnya.
Ia merinci, inovasi pertama adalah SELAKSA (Sinergi Layanan Kerja Sama Daerah) yang dikembangkan Bagian Pemerintahan. Aplikasi ini memfasilitasi pengajuan naskah kerja sama daerah secara digital oleh perangkat daerah maupun pihak ketiga, memungkinkan pemohon memantau progres pengajuan, serta mendukung dokumentasi naskah kerja sama yang lebih tertata dan mudah ditelusuri.
Selanjutnya, Bagian Hukum menghadirkan aplikasi TINTA (Tracking Informasi Naskah dan Tanda Tangan) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sistem ini digunakan untuk memantau alur penyusunan naskah hukum di Kota Pekalongan secara transparan, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.
Adapun Bagian Kesejahteraan Rakyat meluncurkan Si BAROKAH (Sistem Informasi Usulan Perubahan Data Administrasi Religius Keagamaan yang Handal) sebagai solusi digital dalam pengelolaan administrasi insentif keagamaan. Melalui sistem ini, proses pengajuan insentif menjadi lebih sederhana, birokrasi lebih efisien, serta didukung basis data tunggal yang aman, terpusat, dan memudahkan proses pemantauan.
Dengan ketiga inovasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan optimistis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
(Tim Liputan Dinkominfo/Dea/Saif)
