[ 2026-06-04 ]
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Pembangunan, Wawalkot Balgis Ajak Masyarakat Berikan Data Secara Jujur
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai salah satu instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Hj. Balgis Diab, saat membuka dan memberikan pengarahan pada kegiatan Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan di Hotel Aston Pekalongan, Rabu (3/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wawalkot Balgis menyampaikan apresiasi kepada BPS Kota Pekalongan yang telah melibatkan ratusan tenaga kerja lokal sebagai petugas sensus.
Menurutnya, proses rekrutmen yang dilakukan secara selektif akan menghasilkan petugas yang kompeten dan mampu menjalankan tugas pendataan secara profesional di lapangan.
"Terkait pelatihan sensus untuk para petugas ini, kami tentu sangat berterima kasih kepada BPS Kota Pekalongan. Walaupun jumlah tenaga yang diserap cukup banyak, kami yakin BPS telah melakukan proses seleksi secara optimal. Harapannya para petugas yang terpilih merupakan orang-orang terbaik yang nantinya mampu menjalankan tugas dengan baik setelah mendapatkan pembekalan dan pelatihan," tuturnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya bergantung pada metode pendataan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, para petugas diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar memahami materi, konsep, dan teknis pelaksanaan sensus secara menyeluruh.
Menurutnya, petugas sensus memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pengumpulan data yang akan menjadi dasar berbagai kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional dalam satu dekade ke depan.
"Kami berharap para petugas dapat mengikuti pelatihan dengan serius sehingga mampu menerima seluruh materi dan wawasan yang disampaikan instruktur dengan baik. Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara profesional di lapangan, memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat sehingga menghasilkan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Wawalkot Balgis mengajak seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa sensus yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali tersebut memiliki peran sangat penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi di masa mendatang.
"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini. Hasil pendataan yang dilakukan akan menentukan arah pembangunan ekonomi baik di Kota Pekalongan maupun secara nasional. Oleh sebab itu, berikan informasi yang sejujur-jujurnya dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data akan dijaga oleh petugas maupun BPS," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pekalongan melibatkan sebanyak 251 petugas yang terdiri atas 221 pendata lapangan dan 30 pengawas atau pemeriksa lapangan.
"Setiap petugas nantinya akan bertugas di sekitar 7 hingga 10 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau wilayah setingkat RT. Kami berupaya menempatkan petugas sesuai domisili masing-masing agar lebih mengenal karakter wilayah yang didata, meskipun dalam kondisi tertentu bisa juga lintas kelurahan yang berdekatan," jelas Hayu.
Ia menerangkan bahwa pelaksanaan pendataan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 atau selama kurang lebih dua setengah bulan. Selama periode tersebut, petugas akan melakukan pendataan usaha maupun kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan.
Menurut Hayu, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur dan potensi perekonomian daerah.
"Kami berharap dapat memperoleh direktori usaha yang lengkap di Kota Pekalongan, mengetahui potensi ekonomi yang ada, sekaligus melihat kondisi sosial ekonomi rumah tangga masyarakat. Data inilah yang nantinya menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan," katanya.
Untuk memastikan kualitas pendataan, BPS Kota Pekalongan menyelenggarakan pelatihan secara berjenjang. Pelatihan daring telah dilaksanakan pada 31 Mei hingga 2 Juni 2026, sementara pelatihan tatap muka gelombang pertama berlangsung pada 3 hingga 5 Juni 2026. Selanjutnya, gelombang kedua akan dilaksanakan pada 5 hingga 7 Juni secara daring dan 8 hingga 10 Juni secara luring.
"Materi pelatihan meliputi konsep-konsep usaha, teknik wawancara, pemahaman indikator sosial ekonomi rumah tangga, hingga penggunaan aplikasi digital pendataan yang akan digunakan selama pelaksanaan sensus,"paparnya.
Hayu menambahkan bahwa seluruh petugas nantinya akan dibekali surat tugas, topi, serta tanda pengenal resmi yang dilengkapi barcode. Fasilitas tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat saat petugas melakukan pendataan.
"Jika masyarakat ragu, barcode yang ada pada name tag petugas bisa dipindai untuk memastikan keaslian identitas petugas yang bertugas," terangnya.
Dengan dukungan pemerintah daerah, kesiapan petugas yang terlatih, serta partisipasi aktif masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pekalongan diharapkan berjalan sukses dan menghasilkan data berkualitas.
"Data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan di masa mendatang,"tegasnya.
Salah satu peserta pelatihan, Wachidah Alfiatur Rohmah, warga Kelurahan Tirto yang sebelumnya pernah menjadi mitra BPS pada Sensus Ekonomi 2016, mengaku antusias kembali terlibat dalam kegiatan pendataan nasional tersebut.
Menurutnya, menjadi petugas sensus memberikan pengalaman berharga karena dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa melalui penyediaan data yang berkualitas.
"Selain menambah penghasilan, saya merasa kegiatan ini menyenangkan karena bisa bertemu banyak orang, menambah pengalaman, dan ikut berperan dalam kegiatan yang penting bagi negara. Harapannya masyarakat semakin terbuka dan menerima kedatangan petugas sensus dengan baik," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Nuril Mahmudah, warga Kelurahan Tirto yang telah menjadi mitra BPS sejak Sensus Penduduk tahun 2010. Ia menilai tantangan utama petugas lapangan adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan informasi secara terbuka.
"Masyarakat kadang masih ragu saat didatangi petugas. Oleh karena itu, kami harus mampu menjelaskan tujuan sensus dengan baik. Yang penting masyarakat memahami bahwa data yang diberikan tidak ada kaitannya dengan pajak dan seluruh informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya," tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
