[ 2026-04-28 ]
Peringati Hari Otda Tahun 2026, Pemkot Tekankan Sinkronisasi Program dan Asta Cita
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX Tahun 2026 dengan khidmat di GOR Jetayu setempat, Senin (27/4/2026). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, atau akrab disapa Nur Pri, dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tamu undangan lainnya.
Peringatan Hari Otda tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden.
Usai menjadi inspektur upacara, Sekda Nur Pri menyampaikan bahwa peringatan Hari Otda ke-30 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyelarasan program dan kegiatan pembangunan.
“Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang tadi kami bacakan, salah satu poin penting adalah perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan program agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Sekda Nur Pri.
Ia menjelaskan, sinkronisasi program menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Tanpa adanya koordinasi yang baik, potensi duplikasi program dapat terjadi dan berdampak pada kurang optimalnya penggunaan anggaran.
Selain itu, lanjutnya, sinergi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan program Asta Cita yang menjadi arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden. Pemerintah Kota Pekalongan, menurutnya, telah berkomitmen untuk mendukung penuh implementasi program tersebut melalui berbagai kebijakan dan kegiatan di daerah.
“Tema tahun ini sangat jelas, bahwa otonomi daerah diarahkan untuk mendukung Asta Cita. Kota Pekalongan sendiri sudah mulai mengarah ke sana, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sekda Nur Pri mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya integrasi sistem, baik dalam hal penganggaran maupun perencanaan program kegiatan. Integrasi tersebut difasilitasi melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.
“Sekitar lima tahun terakhir ini, kita sudah melakukan integrasi sistem, baik penganggaran maupun program kegiatan. Aplikasi dari Kemendagri ini sudah digunakan oleh seluruh daerah, sehingga antara perencanaan dan penganggaran bisa lebih selaras,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan tetap diperlukan guna memastikan sistem yang ada dapat berjalan optimal.
“Tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan, sehingga penyempurnaan terus dilakukan. Ini menjadi bagian dari proses untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Nur Pri juga mengingatkan kembali esensi dari otonomi daerah, yakni memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kecuali beberapa bidang strategis yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya, hampir semua urusan sudah diserahkan ke daerah. Hanya beberapa bidang yang tidak diotonomikan, seperti moneter, keamanan, dan keagamaan, yang tetap menjadi kewenangan pusat,” paparnya.
Ia berharap, melalui peringatan Hari Otda ke-30 ini, seluruh jajaran pemerintah daerah dapat semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan otonomi daerah secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
