[ 2026-04-13 ]
Pemkot Pekalongan Serahkan SK Pensiun 11 ASN dan Kenaikan Pangkat
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pensiun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas per 1 April. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Tabungan Hari Tua (THT), tali asih Korpri, KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru bagi calon pensiunan PNS, serta SK kenaikan pangkat bagi PNS terhitung mulai tanggal (TMT) 1 April 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, berlangsung di ruang Buketan, Kantor Sekretariat Daerah setempat, Selasa (31/3/2026).
Tercatat sebanyak 11 ASN yang purna tugas, terdiri dari dua lurah, ASN kecamatan, tenaga kesehatan, serta didominasi dari sektor pendidikan. Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga diserahkan SK kenaikan pangkat kepada dua ASN.
Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, menyampaikan bahwa adanya ASN yang memasuki masa pensiun turut berdampak pada komposisi belanja pegawai di tengah keterbatasan fiskal daerah, khususnya akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
“Penyerahan SK pensiun ini ada dua lurah yang purna tugas, selain itu juga dari guru dan tenaga kesehatan. Ini tentu berdampak pada komposisi belanja pegawai kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah belum akan membuka seleksi CPNS pada tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Untuk tahun 2026 tidak ada seleksi CPNS. Kita menyesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini, termasuk dampak TKD terhadap kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi dengan dinas terkait tetap dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Kita tetap berkoordinasi dengan dinas terkait terkait kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk tenaga kesehatan dan pendidikan,” imbuhnya.
Selain itu, ia menyoroti tantangan dalam pengisian jabatan lurah yang dinilai semakin kompleks. Menurutnya, lurah dituntut memiliki kemampuan yang seimbang antara administrasi dan kerja lapangan.
“Lurah itu harus kuat di administrasi dan juga di lapangan karena memegang wilayah. Tugasnya semakin berat, mulai dari koperasi merah putih, pengelolaan sampah, hingga pendataan warga yang belum membayar pajak kendaraan bermotor,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya bersama BKPSDM terus melakukan pembahasan untuk mencari kandidat lurah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita masih terus rapat dengan BKPSDM untuk mencari kandidat yang pas. Lurah juga harus sosok yang diterima masyarakat, tidak kontroversial dan peduli terhadap warga,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo mengungkapkan bahwa jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan saat ini mencapai 5.113 orang, yang terdiri dari PNS, CPNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.
“Berdasarkan peta jabatan sebenarnya sudah ideal untuk mengisi kebutuhan, namun tetap harus memperhatikan kualifikasi dan kompetensi agar dapat mendukung pelayanan di masing-masing unit kerja,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa dari total ASN yang purna tugas per 1 April, sebagian besar berasal dari sektor pendidikan, disusul tenaga kesehatan dan perangkat kecamatan, termasuk dua lurah.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan akan terus melakukan evaluasi kebutuhan ASN guna menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal di tengah keterbatasan anggaran.
(Tim Liputan Dinkominfo/dea)
