[ 2026-02-25 ]
Mitigasi Bencana Jadi Prioritas, Tingkatkan Kolaborasi Lintas Instansi
Kota Pekalongan – Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana terus digencarkan oleh berbagai instansi di Kota Pekalongan. Salah satunya dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pekalongan yang menginisiasi koordinasi lintas sektor guna memastikan sistem mitigasi berjalan optimal dan respons cepat dapat dilakukan saat kondisi darurat.
Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIA Pekalongan, Nanang Adi Susanto, melaksanakan kunjungan koordinasi ke BPBD Kota Pekalongan, Polsek Pekalongan Utara, serta Koramil 19/Pekalongan Utara pada Rabu (18/2/2026). Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya dalam mitigasi bencana dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat di lingkungan rutan.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin krusial dibahas secara komprehensif, mulai dari pemetaan tingkat kerawanan bencana di wilayah sekitar rutan, penyusunan mekanisme koordinasi ketika terjadi kondisi darurat, hingga dukungan pengamanan dan evakuasi apabila muncul situasi yang membutuhkan respons cepat dan terukur.
Mengingat Kota Pekalongan dikenal sebagai wilayah yang rawan banjir dan rob, perencanaan matang menjadi hal mutlak untuk meminimalkan risiko yang dapat berdampak pada keselamatan petugas maupun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Karutan Nanang menegaskan bahwa, kesiapsiagaan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian integral dari tanggung jawab penyelenggaraan pemasyarakatan. Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi aktif dan koordinasi berkelanjutan dengan seluruh unsur terkait.
“Sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam memastikan keselamatan petugas dan Warga Binaan apabila terjadi kondisi darurat. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi yang solid akan mempercepat proses penanganan dan meminimalkan potensi risiko,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut, jajaran Rutan Pekalongan langsung melakukan pengecekan menyeluruh terhadap instalasi listrik, sistem drainase, serta sarana dan prasarana yang berpotensi terdampak banjir.
"Pemeriksaan ini bertujuan mengantisipasi risiko korsleting listrik maupun gangguan fasilitas vital yang dapat menghambat proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat,"bebernya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kota Pekalongan, Budi Suheryanto, menyampaikan bahwa, mitigasi bencana harus dibangun melalui kolaborasi yang kuat serta perencanaan berbasis risiko. Menurutnya, langkah preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kondisi sudah memburuk.
“Mitigasi bencana harus dibangun melalui kolaborasi yang solid dan perencanaan yang matang. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, kita dapat meminimalkan risiko serta memastikan langkah penanganan darurat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Budi menilai, langkah proaktif ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih siap, terpadu, dan responsif. Tidak hanya fokus pada penanganan pascabencana, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini.
"Dengan terjalinnya koordinasi intensif antara Rutan, BPBD, TNI, dan Polri, diharapkan sistem penanganan darurat di Kota Pekalongan semakin terintegrasi. Kolaborasi lintas instansi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, serta mampu menghadapi berbagai potensi bencana secara cepat dan terukur,"pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
