[ 2026-02-20 ]
Okupansi Hotel di Pekalongan Bertahan di Tengah Efisiensi, Pelaku Usaha Optimistis Tren Positif 2026
Kota Pekalongan – Sektor perhotelan di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2025 menghadapi tantangan cukup berat seiring kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berdampak langsung pada menurunnya aktivitas pertemuan, acara, dan kegiatan bisnis. Meski demikian, pelaku usaha perhotelan tetap mampu menjaga performa okupansi pada level yang relatif stabil dan optimistis menatap perbaikan di tahun mendatang.
General Manager Hotel Dafam Pekalongan, Rizal Arafat, mengungkapkan bahwa, sepanjang tahun 2025 pihaknya mencatatkan rata-rata tingkat hunian kamar (occupancy) sebesar 56 persen. Angka tersebut dinilai masih cukup baik jika dibandingkan dengan kondisi industri perhotelan di wilayah sekitar yang juga terdampak kebijakan efisiensi.
“Untuk tahun 2025, kami closing okupansi di angka rata-rata 56 persen. Kalau dibandingkan dengan hotel-hotel lain di Kota Pekalongan, posisi kami berada di peringkat ketiga. Okupansi tertinggi saat itu ada di Hotel Santika, disusul Aston Syariah, lalu kami di posisi ketiga,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan bahwa, capaian tersebut menunjukkan daya tahan sektor perhotelan di tengah tekanan kebijakan penghematan anggaran yang mulai diberlakukan sejak awal Januari 2025. Kebijakan tersebut, menurutnya, memberikan dampak signifikan, khususnya bagi hotel yang selama ini bergantung pada kegiatan meeting, event, dan agenda pemerintahan.
“Kalau dibandingkan dengan tahun 2024, pengaruh paling besar itu karena efisiensi dari Pemerintah Pusat yang sudah langsung di-on-kan sejak Januari 2025. Dampaknya luar biasa dan bukan hanya di Kota Pekalongan saja, tapi hampir seluruh kota dengan basis pariwisata dan bisnis di Indonesia merasakan hal yang sama,” jelasnya, Selasa (10/2/2026).
Rizal menambahkan, kebijakan efisiensi yang merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat tersebut secara langsung menekan jumlah kegiatan berskala besar yang biasanya menjadi penopang utama okupansi hotel. Akibatnya, industri perhotelan harus beradaptasi dengan kondisi pasar yang jauh lebih terbatas.
“Terutama dunia perhotelan yang sangat terasa dampaknya. Acara-acara, event, hingga meeting-meeting itu berkurang luar biasa,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menyebutkan bahwa, geliat bisnis mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada kuartal keempat tahun 2025. Seiring adanya perubahan kebijakan dan mulai bergeraknya kembali roda perekonomian, tingkat hunian hotel perlahan mengalami perbaikan.
“Tertolong di kuartal keempat. Sejak ada Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, bisnis sudah mulai bergerak kembali. Di kuartal empat itu mulai terasa ada pergerakan,” katanya.
Menatap tahun 2026, Rizal menyampaikan optimisme yang lebih besar terhadap pemulihan sektor perhotelan. Ia berharap, kebijakan-kebijakan baru dari Pemerintah Pusat dapat memberikan ruang yang lebih longgar bagi dunia usaha, sehingga aktivitas bisnis dan pariwisata dapat kembali berjalan normal.
“Harapan kami di 2026 tentu okupansi jauh lebih baik dibanding 2025. Dengan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat, semoga bisnis bisa berjalan lagi seperti normal dulu,” ujarnya.
Sejalan dengan optimisme tersebut, manajemen pun telah menetapkan target okupansi yang lebih tinggi untuk tahun 2026. Berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, target kenaikan okupansi dipatok cukup realistis.
“Target kami untuk 2026 itu di angka 65 persen. Karena kemarin bisa closing di 56 persen, dari pemilik menargetkan kenaikan sekitar 10 persen. Mudah-mudahan bisa terealisasi, seiring harapan bahwa kondisi bisnis di tahun ini dan ke depan bisa jauh lebih baik,” tegas Rizal.
Dengan optimisme dan strategi adaptif yang terus dilakukan, ia selaku pelaku perhotelan di Kota Pekalongan berharap sektor ini dapat kembali menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
"Khususnya melalui peningkatan kunjungan, kegiatan bisnis, dan pariwisata,"tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
