[ 2025-12-11 ]
Jadi Indikator Strategis Daerah, BPS Kota Pekalongan Rilis Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi
Kota Pekalongan – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan terus memperkuat kualitas literasi data bagi perangkat daerah melalui kegiatan Rilis Publikasi dan Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar di Aula Kantor Dinarpus Kota Pekalongan, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, dan diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri atas camat, lurah, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Hayu menjelaskan bahwa, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan data-data strategis yang telah dirilis BPS sepanjang tahun 2025, termasuk salah satu indikator utama yakni Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kami untuk melakukan rilis data, yang mana data indikator strategis yang kami rilis selama tahun 2025, salah satunya terkait dengan indeks kemahalan konstruksi,” ungkapnya.
Hayu menambahkan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah mendorong perangkat daerah agar semakin paham dan mampu memanfaatkan data BPS dalam penyusunan program maupun perencanaan pembangunan.
“Tujuannya agar nanti para perangkat daerah itu bisa memanfaatkan data-data yang telah dirilis. Sekalian juga kami melakukan sosialisasi SE atau Sensus Ekonomi dan juga ingin menjelaskan terkait dengan DTSen kami,” jelasnya.
Menurutnya, IKK merupakan indeks yang menggambarkan relatif tingkat kemahalan biaya pembangunan konstruksi di suatu wilayah dibandingkan kota acuan nasional, yakni Kota Surabaya pada tahun 2025. IKK tidak mencerminkan maju tidaknya suatu daerah, melainkan sebatas perbandingan biaya konstruksi yang dipengaruhi berbagai faktor seperti lokasi, aksesibilitas, ketersediaan bahan bangunan, upah tenaga kerja, hingga biaya penyewaan alat berat.
Lanjutnya, adapun sumber data penghitungan IKK mencakup Data Daftar Kuantitas Hasil (DKH), Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK), meliputi Komoditas natural dan produk lanjutan, Komoditas pabrikan, dan Sewa alat berat dan upah jasa konstruksi.
Sementara itu, fungsi utama IKK meliputi menjadi dasar perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan. Selain itu, sebagai alat evaluasi perbedaan biaya pembangunan antar daerah dan digunakan dalam kebijakan pemerataan pembangunan serta penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Indeks kemahalan konstruksi ini merupakan salah satu indikator penentu Dana Alokasi Umum. Jadi ingin melihat seberapa mahal konstruksi di daerah kita,” jelas Hayu.
Hayu menyebut, berdasarkan data terbaru, Kota Pekalongan menempati posisi ketiga tertinggi dari seluruh daerah di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Posisi tertinggi ditempati Kota Tegal, sementara Kabupaten Pekalongan menjadi daerah dengan IKK paling rendah se-eks karesidenan Pekalongan.
Hal ini menunjukkan bahwa biaya pembangunan di Kota Pekalongan relatif lebih mahal dibanding beberapa daerah sekitarnya, namun kembali ditegaskan bahwa hal ini tidak berhubungan langsung dengan tingkat kemajuan wilayah.
"IKK semata-mata menggambarkan perbedaan harga yang dipengaruhi kondisi geografis, pasokan material, hingga dinamika tenaga kerja konstruksi,"bebernya.
Menutup kegiatan, Hayu kembali menegaskan harapan BPS agar seluruh perangkat daerah dapat menjadikan IKK dan indikator lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.
Pihaknya berharap, pemerintah daerah, baik Kota Pekalongan maupun wilayah lain, bisa memanfaatkan data-data yang kami hasilkan. Sebab, sebenarnya tidak hanya IKK saja yang kami rilis, tetapi juga ada indikator-indikator lain terkait konstruksi,” ujarnya.
"Dengan terselenggaranya kegiatan ini, kami berharap kolaborasi antara penyedia data dan pengguna data semakin kuat, sehingga seluruh kebijakan pembangunan dapat berbasis pada data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya," tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
