[ 2025-11-27 ]
Kemitraan-Pemkot Resmikan Rumah Livelihood Sentra Batik Ekologi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan bersama Kemitraan secara resmi mengesahkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Rumah Livelihood sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi hijau, Selasa (25/11/2025). Program ini merupakan kelanjutan dari program Adaptation Fund yang telah berjalan sejak tiga tahun lalu di Kota Pekalongan.
Penandatanganan dilaksanakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Sugiyo dengan Direktur Finansial dan Operasional Kemitraan, Retno Utaira, turut hadir Ketua PMI Kota Pekalongan, Dwi Arie Putranto, Kepala Dinparbudpora, Sabaryo beserta jajaran. Program ini akan memanfaatkan Gedung PMI Jetayu yang selama ini digunakan sebagai markas dan klinik PMI, yang akan ditinggalkan karena PMI sedang membangun gedung baru di kawasan Kraton.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiyo menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui keterampilan membatik berbasis ekologi. Rumah Livelihood akan berlokasi di Gedung PMI Jetayu yang kini dimanfaatkan sebagai pusat pelaksanaan program.
“Program ini merupakan program lanjutan dari Adaptation Fund di Kota Pekalongan yang diinisiasi dan difasilitasi oleh Kemitraan dan sudah berlangsung tiga tahun. Kali ini menjadi lanjutan rumah pemberdayaan ekonomi masyarakat atau Livelihood di Gedung PMI Jetayu. Kami nanti akan menggerakkan masyarakat, terutama pembatik di Kota Pekalongan, untuk fokus pada batik berbasis ekologi atau pewarna alami,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa keberadaan Rumah Livelihood diharapkan mampu menciptakan ruang belajar bagi pembatik maupun masyarakat umum yang ingin mendalami proses produksi batik ramah lingkungan.
“Selama ini batik Pekalongan dikenal menggunakan pewarna sintetis. Padahal batik pewarna alami sudah ada dan ini menjadi langkah untuk mengembangkannya di satu tempat sehingga masyarakat lain dapat belajar,” jelasnya.
Sementara itu, Retno mengatakan bahwa hadirnya program ini merupakan bagian dari upaya mendorong praktik adaptasi perubahan iklim sekaligus pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, batik ekologi adalah peluang besar untuk membawa Kota Pekalongan menuju ekonomi hijau.
“Kami mendorong praktik adaptasi lingkungan sebagai bagian dari tujuan keberlanjutan. Ke depan, kita akan mengimplementasikan ekonomi hijau. Batik ekologi ini merupakan salah satu peluang kita untuk mengarah ke sana,” katanya.
Ia menuturkan bahwa batik ekologi yang dikembangkan dalam program ini telah mendapat perhatian hingga kancah internasional. Salah satunya ketika karya peserta program diikutsertakan dalam pameran Inacraft.
“Saat mengikuti Inacraft kemarin, batik ini justru banyak diminati dan dibeli oleh pengunjung dari Jepang. Jika kita dapat mempromosikan produk ramah lingkungan secara berkelanjutan, harapannya tempat ini bisa menjadi sentra produksi batik ekologi serta usaha lain yang dilakukan secara berkelanjutan,” tuturnya.
Ia berharap Rumah Livelihood kelak tidak hanya menjadi ruang produksi, tetapi juga menjadi pusat pelatihan, pemberdayaan, serta sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.
Di sisi lain, Dwi membeberkan latar belakang penggunaan Gedung PMI Jetayu sebagai lokasi pengembangan program ini. Menurutnya, gedung tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang sebelumnya dipinjam-pakai PMI sebelum lembaga itu membangun gedung baru.
“Gedung PMI Jetayu ini adalah milik Pemerintah Kota. PMI hanya pinjam pakai. Karena tuntutan pelayanan semakin besar, kami membangun gedung baru di daerah Kraton di atas tanah hibah Pemerintah Kota Pekalongan. Pembangunan tersebut menggunakan biaya dari PMI,” bebernya.
Dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekalongan, PMI, dan Kemitraan, Rumah Livelihood diharapkan menjadi ruang inovasi, pelestarian budaya, sekaligus penggerak ekonomi hijau yang berkesinambungan dan memperkuat identitas Kota Pekalongan sebagai kota batik yang tidak hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.
(Tim Liputan Dinkominfo/dea)
