[ 2025-11-11 ]
BPN Perkuat Tahap Lanjutan Reforma Agraria Bugisan: Fokus Pemberdayaan Ekonomi Warga
Kota Pekalongan — Program Reforma Agraria di Kampung Bugisan memasuki babak baru. Setelah penyelesaian penataan fisik kawasan yang sebelumnya terdampak rob dan kumuh, pemerintah kini mengarahkan perhatian pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pendampingan usaha dan kemitraan dengan berbagai stakeholder.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan, Joko Wiyono saat ditemui pada groundbreaking pembangunan tugu reforma agraria, Senin (10/11/2025), mengatakan bahwa tujuan utama reforma agraria bukan hanya memperbaiki lingkungan permukiman, tetapi menciptakan kesetaraan ekonomi dan kesejahteraan bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut.
"Program reforma agraria di Bugisan masih berlanjut pada tahap pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga perubahan yang terjadi tidak hanya pada fisik lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan warga," katanya.
Tahap nonfisik ini berfokus pada peningkatan kapasitas warga dalam menjalankan usaha agar ekonomi lokal di Kampung Bugisan dapat tumbuh lebih cepat. Melalui pendampingan, warga diharapkan dapat mengelola usaha secara berkelanjutan, memiliki akses pemasaran, dan memperluas peluang pendapatan.
"Kegiatan nonfisik Kampung Reforma Agraria Bugisan adalah pendampingan masyarakat untuk memperlancar kegiatan usahanya, sehingga ekonomi warga Bugisan berkembang dan pendapatannya meningkat,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, BPN tidak bekerja sendiri. Sejumlah pihak telah menyatakan dukungan, akan mendampingi masyarakat dalam mengembangkan usaha yang sudah berjalan maupun merintis usaha baru.
"Dari beberapa stakeholder sudah menyampaikan kolaborasi, seperti dari Laziz yang akan membantu pendampingan pengembangan usaha yang masyarakat miliki,” tandasnya.
Pihaknya berharap, jika warga dapat mengembangkan usahanya dengan baik, Kampung Bugisan tidak hanya pulih sebagai permukiman layak huni, tetapi juga menjadi kampung yang mandiri secara ekonomi.
(Tim Liputan Dinkominfo/dea)
