[ 2025-10-27 ]
Pemkot dan DPRD Perkuat Edukasi Demokrasi Damai di Kalangan Pelajar
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan terus berkomitmen memperkuat pemahaman demokrasi yang santun dan damai di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan Seminar dan Diskusi Publik Demokrasi Damai: Menyampaikan Pendapat Tanpa Anarkis yang digelar di Ballroom Hotel Howard Johnson (Hojo) Kota Pekalongan, Kamis (23/10/2025), ratusan pelajar tingkat SMP dan SMA se-Kota Pekalongan diajak untuk memahami pentingnya menyampaikan aspirasi secara beretika, bertanggung jawab, dan tanpa kekerasan.
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Hj. Balgis Diab, dan dihadiri Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk Kapolres, Dandim, dan Kepala Kejaksaan Negeri.
Menurut Wawalkot Balgis, kegiatan ini menjadi bentuk sinergi nyata antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini kepada para pelajar sebagai generasi penerus bangsa.
Ia mengapresiasi inisiatif DPRD Kota Pekalongan yang telah memfasilitasi ruang partisipasi publik bagi para pelajar. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting untuk membentuk kesadaran politik yang sehat dan mencegah munculnya perilaku anarkis di kalangan remaja.
“Terima kasih kepada jajaran DPRD Kota Pekalongan yang telah memfasilitasi ruang partisipasi yang damai. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami dari pemerintah siap membantu dan memberikan saluran aspirasi yang tepat. Kalau ada permasalahan, Insyaallah akan kita carikan solusi terbaik,” ujar Wawalkot Balgis.
Ia menegaskan bahwa, demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga soal tanggung jawab dan etika dalam menyampaikan pendapat. Pemerintah, lanjutnya, berupaya mendorong pelajar agar menjadi agen perubahan yang mampu menularkan semangat kedamaian di lingkungannya.
"Kali ini adik-adik pelajar mendapat dua predikat penting yakni sebagai agen perdamaian dan duta demokrasi. Mereka adalah corong nilai-nilai demokrasi yang santun di sekolah maupun di lingkungan pertemanannya,” jelasnya.
Dengan gaya komunikatif, Wawalkot Balgis menganalogikan pentingnya keselarasan dalam berpendapat dengan frekuensi radio.
“Kalau frekuensinya sama, suaranya enak didengar. Tapi kalau frekuensinya berbeda, justru menimbulkan gangguan. Begitu juga dalam menyampaikan aspirasi, kalau tidak satu frekuensi, bisa menimbulkan gesekan, bahkan anarkisme,” tuturnya.
Lanjutnya, kegiatan edukatif ini menjadi sangat relevan setelah beberapa waktu lalu Kota Pekalongan sempat diguncang aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan dan pembakaran fasilitas umum di lingkungan Gedung DPRD serta perkantoran Pemerintah Kota pada 30 Agustus 2025 lalu.
"Peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya menanamkan kesadaran berdemokrasi damai sejak dini,"tegasnya.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan dan hubungan harmonis antara pelajar, pemerintah, dan lembaga penegak hukum.
"Ini salah satu langkah nyata kami dari DPRD bersama Forkopimda Kota Pekalongan untuk memberikan edukasi langsung kepada pelajar tentang bagaimana menyampaikan pendapat tanpa anarkis. Kami ingin mereka lebih memahami etika berdemokrasi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan menjaga kedamaian Kota Pekalongan sebagai Kota Santri,” ungkap Azmi.
Menurutnya, para pelajar memiliki peran besar sebagai agen perdamaian di masa depan. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai demokrasi bisa tertanam kuat di hati generasi muda.
"Kita belajar dari kejadian lalu di mana beberapa pelajar ikut terlibat dalam kerusuhan. Itu sangat kita sayangkan. Dengan edukasi seperti ini, kami berharap tidak ada lagi peristiwa serupa. Justru pelajar harus menjadi contoh bagaimana menyampaikan pendapat dengan bijak dan damai,” tambahnya.
Diskusi publik ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur Forkopimda yang membawakan materi bertema Peran Pemerintah Daerah dalam Menumbuhkan Budaya Demokrasi Sejak Dini, Hukum dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Menjaga Persatuan dan Ketahanan Nasional di Era Demokrasi, serta Konsekuensi Hukum Tindakan Anarkis dan Upaya Penegakan Hukum.
Ia menilai, suasana diskusi berlangsung interaktif dan penuh antusiasme. Para pelajar aktif bertanya kepada para narasumber, mulai dari Kapolres hingga Dandim, seputar batasan kebebasan berpendapat dan cara menyalurkan aspirasi yang benar. Kedekatan antara pelajar dan aparat pemerintah ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Azmi menambahkan, kegiatan edukasi seperti ini akan terus digencarkan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
“Kami akan terus berupaya agar kegiatan seperti ini bisa menjangkau lebih banyak kalangan, termasuk mahasiswa. Harapannya, semakin banyak generasi muda yang memahami bahwa demokrasi sejati bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang disertai tanggung jawab sosial,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, dirinya berharap para pelajar mampu menjadi pelopor demokrasi damai, menolak segala bentuk kekerasan, dan menjaga keharmonisan sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
" Dengan semangat gotong royong dan komunikasi yang sehat, kami optimistis Kota Pekalongan dapat menjadi contoh kota demokratis yang damai, beretika, dan beradab," pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
