[ 2025-10-14 ]
Komisi B DPRD Jateng Dorong Kolaborasi Daerah Hadapi Tantangan Fiskal dan Kembangkan Ekonomi Lokal
Kota Pekalongan – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah pemilihan (Dapil) XIII untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat pada anggaran tahun 2026 mendatang. Dapil XIII meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten dan Kota Pekalongan, serta Kabupaten Pemalang.
Hal tersebut disampaikan Harun dalam Pertemuan Penguatan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah bersama insan pers, pegiat media sosial, dan pelaku UMKM, yang digelar di Cafe Alam Teduh Kota Pekalongan, Sabtu (11/10/2025).
Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk membahas strategi bersama dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah di tengah dinamika fiskal nasional.
“Alhamdulillah pada kesempatan baik ini Saya bisa bersilaturahmi dengan insan pers, pegiat media sosial, dan pelaku UMKM untuk bersama-sama mencari solusi. Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah adanya pemangkasan dana transfer ke daerah pada Tahun 2026. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah agar lebih kreatif menggali potensi sumber-sumber PAD sehingga aktivitas pembangunan tetap berjalan,” tutur Harun.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer pusat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar-daerah menjadi sangat penting. Ia menekankan pentingnya inovasi kebijakan dan kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat, namun tetap produktif dan berkelanjutan.
“Kami di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah sedang mendorong berbagai langkah strategis agar daerah memiliki ruang gerak lebih luas. Salah satunya dengan membahas Raperda Pariwisata, yang diharapkan bisa menjadi payung hukum agar penyelenggaraan pariwisata di Jawa Tengah semakin baik, memanusiakan wisatawan, dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” jelasnya.
Harun menambahkan, peningkatan investasi dan pariwisata menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi daerah. Dengan ekosistem yang ramah investor dan wisatawan, Jawa Tengah terutama daerah di wilayah pantura seperti Pekalongan, Batang, dan Pemalang dapat menciptakan suasana ekonomi yang hidup dan inklusif.
"Kalau pariwisata dikelola dengan baik, masyarakat senang berkunjung, retribusi masuk, PAD naik, dan pengelola lokal juga ikut sejahtera. Ini contoh kreativitas yang kami dorong bersama. Selain itu, kami juga terus mendorong agar iklim investasi di Jawa Tengah semakin kondusif,” tambahnya.
Harun mengapresiasi langkah 18 kepala daerah di Jawa Tengah yang telah menghadap Kementerian Keuangan untuk mencari titik temu atas kebijakan pemangkasan dana transfer pusat. Menurutnya, hal itu menunjukkan semangat kolektif dan kesungguhan pemerintah daerah dalam memperjuangkan keberlanjutan pembangunan.
“Kita di daerah harus sengkuyung bareng-bareng, mencari PAD dari sumber-sumber yang tidak mencekik masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid antara legislatif, eksekutif, dunia usaha, dan masyarakat, saya yakin pelayanan publik tetap bisa berjalan dengan baik meskipun ada keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Harun juga menegaskan bahwa, Komisi B DPRD Jawa Tengah akan terus memperkuat sektor-sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata. Ketiga sektor ini terbukti tangguh dan menjadi penopang utama perekonomian daerah di tengah fluktuasi fiskal nasional.
“Jika kebijakannya tepat, sektor-sektor ini bisa menjadi pondasi kemandirian ekonomi di daerah. Kita ingin pembangunan berjalan tanpa terlalu bergantung pada pusat,” ujarnya.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi antar-daerah, Harun Abdul Khafizh optimistis bahwa wilayah Dapil XIII akan mampu menjaga stabilitas pembangunan, memperkuat daya saing ekonomi, dan tetap sejahtera meski menghadapi tekanan fiskal.
“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan kreativitas daerah, kita bisa menjadikan tantangan ini sebagai peluang untuk tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekalongan, Kuswandi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik inisiatif Harun yang mengajak insan pers berperan dalam memberikan informasi yang sehat dan membangun optimisme publik.
“Pertemuan ini penting agar publik mendapat informasi yang benar di tengah derasnya arus disinformasi. Kami juga mengapresiasi komitmen Pak Harun sebagai putra daerah yang konsisten mengawal aspirasi masyarakat, terutama di bidang ekonomi, pariwisata, dan UMKM,” ungkap Kuswandi.
Kuswandi juga menyoroti potensi besar sektor pariwisata di Kota Pekalongan dan sekitarnya, seperti Taman Wisata Laut (TWL) Pantai Pasir Kencana yang ke depan akan dikelola dengan melibatkan pihak ketiga. Ia berharap melalui Raperda Pariwisata yang tengah dibahas DPRD Provinsi, destinasi wisata di wilayah Dapil XIII bisa terintegrasi menjadi satu paket wisata unggulan Jawa Tengah.
“Kita harapkan TWL tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari paket wisata bersama daerah sekitar seperti Batang, Pemalang, dan Pekalongan. Dengan begitu, wisatawan bisa berbelanja batik di Grosir Setono, menikmati kuliner di pesisir, dan berwisata secara menyeluruh,” imbuhnya.
Selain sektor pariwisata, Kuswandi juga menyoroti perkembangan ekonomi lokal seperti Pasar Banjarsari Kota Pekalongan yang baru beroperasi dan dibangun dengan dukungan Kementerian PUPR.
"Kami berharap pembangunan seperti ini terus diperjuangkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan ekonomi," pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
