[ 2025-09-23 ]
BPS Kota Pekalongan Laksanakan Survei Konversi Gabah ke Beras, Ukur Ketersediaan Pangan Daerah
Kota Pekalongan – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan baru saja merampungkan pelaksanaan Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB) yang berlangsung sepanjang bulan September 2025. Survei ini memiliki peran strategis dalam melihat rantai ketersediaan pangan, mulai dari produksi gabah di tingkat petani hingga konversinya menjadi beras di penggilingan serta distribusinya ke masyarakat.
Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menjelaskan bahwa, SKGB memiliki fokus utama untuk mengukur berapa besar susut yang terjadi ketika gabah diolah menjadi beras.
“Survei ini kita bisa melihat berapa persen susutnya gabah ketika sudah menjadi beras. Selain itu, juga bagaimana distribusinya, dari petani ke penggilingan, kemudian ke distributor beras. Jadi lebih ke arah ketersediaan pangan. Kalau kita punya produksi gabah sekian, hasil berasnya berapa persen, itu yang kami ukur,” terangnya usai membuka kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) SKGB dan Ubinan Tahun 2025 tingkat Kota Pekalongan, berlangsung di Aula BPS setempat, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, pelaksanaan SKGB tidak mudah karena membutuhkan ketelitian tinggi dan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satu tantangan yang dihadapi petugas BPS adalah ketika gabah milik petani sudah ditebas oleh pembeli (penebas), sehingga sulit untuk dijadikan sampel.
“Kadang penebas tidak mengizinkan gabahnya diambil untuk sampel, karena khawatir rugi. Jadi kami harus memburu sampai ke penggilingan. Selain itu, ada juga proses mengukur kadar air gabah, mengeringkan, hingga menimbang ulang. Proses ini membutuhkan waktu panjang dan effort luar biasa,” jelasnya.
Untuk SKGB di Kota Pekalongan, BPS mengambil sekitar 50 sampel petani serta dua lokasi penggilingan (rice mill). Petugas yang diterjunkan sebanyak 5 orang, termasuk tiga pegawai organik BPS. Setelah pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah monitoring dan evaluasi untuk memastikan tidak ada anomali dalam data yang terkumpul.
Selain SKGB, lanjutnya, BPS juga melaksanakan survei ubinan yang dilakukan setiap empat bulan sekali. Survei ini bertujuan mengukur produktivitas tanaman pangan secara langsung di lapangan.
“Kalau ubinan sifatnya lebih rutin, per musim tanam. Tapi SKGB ini bersifat tahunan, dan tidak setiap tahun dilakukan, karena surveinya cukup berat,” beber Hayu.
Hayu menambahkan, setiap survei BPS saling terkait. SKGB misalnya, lebih fokus pada konversi gabah ke beras. Sementara itu survei konsumsi pangan digunakan untuk melihat seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap beras.
“Ketika lahan sawah semakin berkurang, maka produksi tanaman pangan juga akan berkurang. Dampaknya, ketersediaan beras di dalam kota bisa menurun dan kita harus mendatangkan pasokan dari luar daerah,” imbuhnya.
Ia menyebut, survei SKGB di Kota Pekalongan sendiri saat telah rampung lebih cepat dari jadwal yang ditentukan pada akhir September 2025. Saat ini, BPS Kota Pekalongan tengah melakukan evaluasi internal sebelum mengirimkan data ke BPS Provinsi Jawa Tengah.
“Kami harus pastikan dulu data yang masuk valid, tidak ada kesalahan atau anomali. Setelah itu, BPS Provinsi juga akan melakukan evaluasi ulang. Jadi kemungkinan hasil resmi baru bisa diumumkan pada akhir tahun,” ujar Hayu.
Ia menegaskan, hasil SKGB akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan ketahanan pangan daerah, khususnya dalam perhitungan produksi beras Kota Pekalongan.
“Survei ini membantu kita melihat gambaran nyata ketersediaan pangan. Dari gabah berapa ton, lalu setelah dikonversi jadi beras berapa ton, dan seberapa banyak yang tersedia untuk konsumsi masyarakat. Data inilah yang nanti jadi acuan kebijakan,” pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
