[ 2025-09-04 ]
BPS Kota Pekalongan Bersiap Menuju WBBM, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Kota Pekalongan – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring dengan usulan sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) yang mengikuti evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025. Setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, kini BPS Kota Pekalongan optimistis dapat melangkah lebih jauh untuk mendapatkan pengakuan WBBM.
Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, mengungkapkan bahwa, proses menuju WBBM ini sudah mulai berjalan sejak Agustus hingga September 2025. Saat ini, pihaknya telah menjalani desk evaluasi berupa wawancara secara daring yang difasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Kita diusulkan menjadi salah satu Satker untuk mengikuti evaluasi pembangunan ZI dan WBBM Tahun 2025 ini. Sebelumnya, kita sudah meraih WBK di Tahun 2020, dan sekarang ditargetkan naik level ke WBBM. Saat ini tahapannya sudah masuk desk evaluasi berupa wawancara online. Namun, ada juga beberapa instansi BPS lain yang wawancaranya dilakukan secara offline. Jadi, kami masih menunggu jadwal resmi dari Kemenpan-RB,” jelas Hayu, Kamis (4/9/2025).
Lebih lanjut, Hayu menuturkan bahwa, hasil evaluasi biasanya akan diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember mendatang. Namun, sebelum menuju ke tahap itu, masih akan ada rangkaian penilaian lain, termasuk kemungkinan kunjungan langsung dari tim Kemenpan-RB untuk melihat implementasi di lapangan.
“Prosesnya ini berlangsung pada Agustus-September, baik wawancara maupun kunjungan langsung dari Kemenpan-RB. Kami sudah berupaya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebelumnya, termasuk memperkuat aspek pelayanan publik agar benar-benar memenuhi standar WBBM,” tambahnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama BPS Kota Pekalongan dalam meraih predikat WBBM. Upaya ini dilakukan melalui berbagai inovasi pelayanan berbasis digital, transparansi informasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga memperkuat komitmen internal pegawai untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
“WBBM ini bukan hanya soal penghargaan atau predikat, tapi bagaimana kita benar-benar menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap masukan dari Kemenpan-RB menjadi bahan evaluasi penting bagi kami,” tuturnya.
Dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan, dirinya optimistis dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat melalui pelayanan yang semakin berkualitas.
" Harapannya, keberhasilan meraih predikat WBBM nanti dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus berinovasi dan menjaga kepercayaan publik,"pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
