[ 2025-08-19 ]
Tingkatkan Derajat Kesehatan Pegawai, BPS Kota Pekalongan Bentuk Pos UKK “BPS Harapan”
Pekalongan – Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan pegawai, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan secara resmi membentuk Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) BPS Harapan. Kegiatan deklarasi ini berlangsung di Aula Kantor BPS Kota Pekalongan, Selasa (19/8/2025). Kegiatan ini terwujud berkat kolaborasi dengan UPT Puskesmas Bendan.
Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menyampaikan bahwa pembentukan Pos UKK menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan seluruh pegawai. Dimana, pembentukan Pos UKK ini telah diawali dengan kegiatan pembinaan sekaligus CKG (Cek Kesehatan Gratis) dari UPT Puskesmas Bendan kepada jajaran pegawai BPS Kota Pekalongan.
"Pos UKK ini kami hadirkan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan pegawai. Sebenarnya kami sudah memiliki beberapa program yang selaras dengan Pos UKK, diantaranya Pos UKK BPS Harapan dengan tagline BPS Sehat Jiwa Raga dan Pikiran,” ujarnya.
Hayu menjelaskan, program kesehatan yang sudah berjalan diantaranya adalah Pala (Tanpa Gula), dimana kantor tidak menyediakan stok gula bagi pegawai. Hal ini diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat dengan mengurangi konsumsi gula berlebih. Selain itu, terdapat program Melati (Mengatur Langkah dan Tensi) yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali melalui kegiatan pengecekan tensi, lingkar perut, dan berat badan, yang diiringi dengan jalan sehat mengelilingi Lapangan Mataram Kota Pekalongan.
Tak hanya itu, BPS Kota Pekalongan juga menyediakan Pos Jahe (Posko Jamu Herbal), yakni sudut khusus di kantor untuk pegawai yang ingin meracik jamu herbal secara mandiri berdasarkan resep kesehatan yang sudah disiapkan.
"Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, sekaligus mendorong pegawai agar produktif,” tambah Hayu.
Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Bendan, dr. Azwina Azis Michroza, mengapresiasi langkah BPS Kota Pekalongan yang menjadi instansi BPS pertama di Jawa Tengah membentuk Pos UKK hasil kolaborasi dengan Puskesmas. Ia menyebut, inisiasi ini berawal dari kegiatan CKG pada semester pertama tahun 2025.
“Dari pertemuan itu, dilakukan CKG bagi pegawai BPS, kemudian mereka menindaklanjuti dengan pembentukan kelompok promotif dan preventif bidang kesehatan. Kami carikan pola organisasinya, dan akhirnya lahirlah Pos UKK BPS Harapan,” jelas dr. Azis, sapaan akrabnya.
Menurutnya, meskipun dinamika kebijakan dari Kementerian Kesehatan terus berkembang, Pos UKK tetap relevan karena mengintegrasikan program kesehatan dari ILP ke CKG sejak Tahun 2017.
“Kali ini kami mendeklarasikan pencanangan Pos UKK BPS Kota Pekalongan. Harapannya, bisa menjadi role model bagi instansi lain di Kota Pekalongan. Jika pegawai sehat, bugar, dan produktif, maka keluarganya pun ikut sehat, dan masyarakat luas akan mendapat dampaknya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dr. Azis menekankan bahwa, kegiatan promotif dan preventif jauh lebih murah dan efektif dibandingkan kuratif maupun rehabilitatif. Dengan adanya Pos UKK, diharapkan angka kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) bisa menurun drastis, sehingga mengurangi beban anggaran kesehatan, khususnya Program JKN BPJS Kesehatan dari Pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa, syarat pembentukan Pos UKK sangat mudah, yaitu instansi cukup membuat komitmen, berkonsultasi dengan Puskesmas setempat, dan menerbitkan SK tim serta kader kesehatan. Selanjutnya, kegiatan mandiri dilakukan oleh instansi, sedangkan Puskesmas akan melakukan monitoring dan evaluasi. Pembiayaan bisa bersumber dari APBN, APBD, maupun pemberdayaan internal instansi.
“Standar pemeriksaan di Pos UKK meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Jika ada hasil yang reaktif, pegawai bisa segera berkonsultasi ke Puskesmas setempat. Harapannya setiap tahun semua pegawai dapat menjalani skrining kesehatan total, termasuk EKG dan pemeriksaan penunjang lainnya, agar instansi dapat memperoleh profil kesehatan pegawainya secara menyeluruh,” tambah dr. Azwina.
Dengan pembentukan Pos UKK BPS Harapan ini, diharapkan menjadi langkah kecil yang dilakukan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan pegawai, keluarga, hingga masyarakat luas.
“Kami ingin BPS Kota Pekalongan ini menjadi pionir dan contoh nyata bahwa kesehatan kerja adalah investasi utama bagi produktivitas dan kesejahteraan,” pungkasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian).
