[ 2025-07-24 ]
BI Tegal Dorong Komitmen Bersama untuk Majukan Desa Wisata di Eks Karesidenan Pekalongan
YOGYAKARTA – Dalam upaya mengembangkan potensi desa wisata di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Tegal yang meliputi Eks Karesidenan Pekalongan, diperlukan komitmen kuat dan berkelanjutan dari para pengelola desa wisata. Tidak cukup hanya individu yang berkomitmen, namun harus ada keterlibatan kelompok secara menyeluruh serta hadirnya sosok penggerak yang mampu menjadi lokomotif perubahan di tingkat desa.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BI Tegal, Bimala, dalam kegiatan Media Gathering dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bersama para wartawan wilayah Eks Karesidenan Pekalongan di Queen of the South Resort and Hotel, Yogyakarta, Senin malam (21/7/2025).
Acara tersebut diikuti oleh sekitar 50 wartawan dan menghadirkan diskusi bertema “Pengembangan Desa Wisata di Wilayah Kerja Bank Indonesia Tegal” serta “Isu Perlindungan Konsumen”. Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan pengelola desa wisata di eks karesidenan Pekalongan serta narasumber dari Kantor Perwakilan BI Yogyakarta yang berbagi kisah sukses pengembangan desa wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Bimala menegaskan bahwa, pengembangan desa wisata tidak bisa berjalan jika hanya bergantung pada pihak luar atau semangat segelintir orang. Yang terpenting adalah adanya komitmen bersama di tingkat desa, baik dari pengelola, masyarakat, hingga tokoh penggerak desa wisata itu sendiri.
"Yang kami butuhkan adalah satu: komitmen bersama. Komitmen tidak cukup hanya secara individual, tapi komitmen kelompok, dan harus ada penggerak. Kalau tidak ada itu, kami cukup berat untuk masuk dan membantu,” tegas Bimala.
Dengan adanya komitmen kolektif, lanjutnya, maka BI Tegal bersama stakeholder lain bisa masuk untuk melakukan pendampingan sesuai karakteristik potensi lokal yang dimiliki tiap desa wisata.
Kegiatan ini, menurut Bimala, bertujuan untuk membangun jejaring antar pengelola desa wisata dan membangun pemahaman bersama dengan para pemangku kepentingan.
“Kami undang perwakilan pengelola desa wisata agar bisa saling belajar, saling mengenal. Setelah saling mengenal, kami bisa melihat dan menilai sejauh mana komitmennya, dan ke depan bisa kita lanjutkan dengan pendampingan yang lebih intensif,” ujarnya.
Bimala juga menegaskan bahwa, pengembangan desa wisata tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu pihak. BI Tegal selalu terbuka untuk berkolaborasi, termasuk dengan pemerintah daerah, BUMN seperti Pertamina, dan tentunya rekan-rekan media.
"Istilahnya, kami dari Bank Indonesia Tegal sifatnya menjahit berbagai potensi dan inisiatif yang sudah ada, lalu menyatukannya dalam satu pola pengembangan,” jelasnya.
Dalam upaya mengembangkan desa wisata yang berdaya saing, Bimala memperkenalkan konsep 3A2P yang terdiri dari Atraksi; meliputi apa yang bisa dikerjakan, dilihat, dan dibeli oleh wisatawan di desa wisata tersebut. Kemudian, Amenitas yang merupakan fasilitas penunjang seperti kebersihan, toilet, tempat makan, dan kenyamanan umum. Selanjutnya Akses yakni kemudahan untuk menjangkau lokasi wisata menggunakan berbagai moda transportasi.
"Setelah itu, ada People yaitu keberadaan pelaku utama seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang solid dan kompeten. Tidak hanya itu, pentingnya juga Promosi, yakni strategi mengenalkan desa wisata kepada pasar melalui berbagai media dan kanal komunikasi,"bebernya.
Menurutnya, aspek-aspek tersebut harus diperhatikan secara seimbang agar desa wisata bisa berkembang secara berkelanjutan.
Menutup pernyataannya, Bimala kembali mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Ia yakin, jika komitmen dan kolaborasi terbangun dengan baik, maka desa wisata di wilayah kerja BI Tegal mampu tumbuh menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan, tapi juga menyejahterakan masyarakatnya.
“Potensi itu ada, semangat juga ada, tinggal bagaimana kita semua bisa duduk bersama dan menjahitnya menjadi satu kekuatan,” ujar Bimala.
Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Ekonomi dan Keuangan Daerah dari BI Yogyakarta, Dian Wening Triastuti memaparkan bahwa pihaknya selama ini mengusung tiga pilar pengembangan desa wisata, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan.
"Dalam tahap awal, BI membantu membentuk kelembagaan yang kuat, seperti koperasi atau badan usaha milik desa wisata. Di dalamnya harus ada tokoh kunci atau pemimpin yang punya kredibilitas dan mampu menjadi suara bersama,"terang Wening, sapaan akrabnya.
Setelah kelembagaan terbentuk, dilanjutkan dengan penguatan kapasitas. Ini mencakup pelatihan dan edukasi agar pengelolaan desa wisata dilakukan secara profesional dan tidak merugikan wisatawan. Misalnya jangan sampai tiba-tiba tiket masuk atau harga makan dinaikkan seenaknya. Ini akan merusak citra desa wisata. Maka, perlu standar layanan dan etika bisnis yang dijaga bersama,” kata Wening.
"Jika korporatisasi dan kapasitas sudah berjalan, maka desa wisata akan lebih siap untuk memasuki tahap penguatan pembiayaan, baik dari pemerintah, perbankan, hingga CSR perusahaan,"tukasnya. (Tim Liputan Kominfo/Dian).
