[ 2025-06-19 ]
Wali Kota Aaf Ajak Admin Pengaduan Publik Tingkatkan Kualitas Layanan dan Responsivitas
Kota Pekalongan – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pengelolaan pengaduan masyarakat, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, memberikan pengarahan langsung kepada para admin pengelola layanan pengaduan publik yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelurahan, dan puskesmas se-Kota Pekalongan. Kegiatan ini berlangsung dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Soft Skill yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan di Ruang Buketan Setda, Kamis (19/6/2025).
Sebanyak 92 orang admin layanan pengaduan publik hadir dan menerima pembekalan terkait peningkatan soft skill, etika komunikasi, serta penguatan peran dan koordinasi dalam menanggapi laporan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan resmi milik Pemerintah Kota Pekalongan.
Dalam arahannya, Wali Kota Aaf menekankan pentingnya sikap profesional, tanggap, dan komunikatif dari para admin dalam menerima dan merespon pengaduan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa, meskipun nilai Keterbukaan Informasi Publik Kota Pekalongan telah mencapai angka 96 atau masuk kategori baik, namun di lapangan masih banyak dijumpai pengaduan yang perlu ditangani secara bijak dan solutif.
“Ini bagaimana kita mengelola lebih baik lagi aduan dari masyarakat. Respon dan sikap kita dalam memberikan layanan sangat menentukan kepuasan masyarakat. Tidak mungkin 100 persen sempurna, pasti ada kekurangan, dan itu menjadi bahan evaluasi,” tutur Wali Kota Aaf.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa posisi sebagai admin layanan pengaduan tidak hanya soal membalas pesan atau menyampaikan informasi, tetapi juga membutuhkan sensitivitas dalam menyampaikan kata-kata yang tepat, menghindari nada tinggi, serta tidak emosional atau temperamental dalam menghadapi laporan warga.
"Admin pengaduan ini garda terdepan. Jangan sampai masyarakat yang sudah kecewa, makin kecewa karena sikap kita. Jangan tempatkan staf yang emosional untuk posisi ini. Butuh orang yang sabar, komunikatif, dan punya empati,” ujarnya.
Wali Kota berharap, melalui bimtek ini, para peserta bisa meningkatkan kualitas pelayanan aduan secara menyeluruh dan membantu meningkatkan kembali nilai Keterbukaan Informasi Publik di Kota Pekalongan ke level yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, menyampaikan bahwa, kegiatan bimtek ini merupakan bentuk komitmen tinggi Pemerintah Kota Pekalongan untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Pemerintah pusat hingga daerah memiliki kewajiban menyediakan saluran aduan publik dan memastikan pengelolaannya berjalan efektif. Bimtek ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman regulasi, SOP, serta meningkatkan soft skill dan koordinasi antar unit layanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Pekalongan telah menyediakan berbagai kanal pengaduan publik resmi seperti SP4N Lapor!, Lapor Gub, Lapor Ajib, akun @laporpekalongankota, pengaduan melalui Call Center 112, hingga media seperti LPPL Radio Kota Batik dan Batik TV. Namun semua itu hanya akan berfungsi optimal jika diiringi dengan kecepatan tanggap, koordinasi lintas OPD, serta kualitas respons yang baik dari admin pengelola.
“Kami menekankan pentingnya kecepatan dan kualitas respons dari masing-masing OPD. SOP layanan pengaduan publik menetapkan tenggat waktu tertentu. Alhamdulillah, selama ini semua pengaduan sudah 100 persen direspons. Tapi kami ingin kualitas responsnya juga meningkat,” imbuhnya.
Beberapa faktor penting yang turut menjadi sorotan dalam bimtek ini meliputi komitmen pimpinan OPD dalam menindaklanjuti aduan, respons cepat selama jam kerja, serta peningkatan kualitas komunikasi dua arah antara admin dan masyarakat. Pengaduan masyarakat adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan pemerintah, dan melalui pengelolaan yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat.
"Dengan adanya bimtek soft skill ini, diharapkan seluruh admin pengelola layanan pengaduan publik mampu membangun komunikasi yang lebih humanis, profesional, dan beretika dengan masyarakat,"pungkasnya. (Dian)
