.jpg)
[ 2026-01-12 ]
Pendanaan Stabil, SPPG Kota Pekalongan Serap Tenaga Kerja Lokal dan Perkuat Kualitas Layanan MBG
Kota Pekalongan – Program pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Pekalongan terus menunjukkan kinerja yang positif, baik dari sisi pendanaan, kualitas layanan, hingga dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.
Koordinator SPPG Kota Pekalongan, M. Noor Faishal Zakiy, memastikan bahwa, mekanisme pembiayaan operasional SPPG hingga saat ini masih mengacu pada sistem yang telah berjalan sebelumnya dan dinilai stabil.
Faishal menjelaskan bahwa, sumber pendanaan awal operasional SPPG berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat. Selama pelaksanaan program, proses pencairan anggaran hingga pembayaran kepada mitra berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Sistem yang telah tertata dengan baik menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran operasional di lapangan.
“Dari sisi pendanaan, Alhamdulillah selama ini tidak ada keterlambatan atau pembayaran yang macet. Sistemnya sudah tertata dengan baik, sehingga operasional SPPG dapat berjalan stabil dan layanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujar Faishal saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (09/01/2025).
Menurutnya, keberadaan SPPG tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan gizi bagi sasaran penerima manfaat, namun juga memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Di Kota Pekalongan, ia menyebut, rata-rata satu SPPG mampu menyerap sekitar 40 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 hingga 70 persen merupakan warga setempat.
Lajut Faishal menambahkan, persentase tersebut ke depan masih akan terus dioptimalkan agar semakin banyak masyarakat lokal yang dapat terlibat dan merasakan manfaat langsung dari keberadaan SPPG. Hal ini sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penguatan kemandirian daerah.
“SPPG tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja. Saat ini sekitar 60–70 persen tenaga kerja berasal dari warga lokal, dan ke depan akan kami optimalkan agar semakin memberdayakan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Dari sisi kualitas layanan, Faishal menegaskan bahwa, secara umum pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pekalongan berjalan lancar. Distribusi makanan kepada sasaran penerima manfaat dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pihaknya tetap membuka ruang evaluasi dan masukan dari masyarakat maupun pihak sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Ia mengakui bahwa, di lapangan masih sesekali ditemukan kendala, seperti menu yang kurang sesuai dengan perhitungan anggaran atau kualitas makanan yang dinilai kurang segar. Namun setiap keluhan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh tim SPPG.
“Jika ada keluhan, masyarakat maupun pihak sekolah bisa langsung melapor ke SPPG terdekat atau melalui hotline masing-masing SPPG. Setiap laporan akan langsung kami tindak lanjuti agar kualitas layanan tetap terjaga,” tegasnya.
Selain aspek layanan, perhatian terhadap sanitasi dan keamanan pangan juga menjadi prioritas utama dalam operasional SPPG. Faishal memastikan bahwa, seluruh SPPG di Kota Pekalongan telah memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Meski demikian, evaluasi rutin tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan konsistensi penerapan standar tersebut.
Evaluasi dan pengawasan dilakukan dengan melibatkan lintas sektor, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta berbagai stakeholder terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi makanan, berjalan sesuai regulasi dan standar mutu yang berlaku.
“Kami terus melakukan evaluasi dan koordinasi lintas sektor agar seluruh proses produksi, pengolahan, hingga distribusi benar-benar sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditentukan. Ini penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus kepercayaan masyarakat,” tukasnya.
(Tim Liputan Kominfo/Dian)
